Sarana dan Prasarana IKN Harus Terintegrasi dengan Baik

17-04-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Balikpapan, Kaltim,  Kamis (15/4/2021). Foto: Eko/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengungkapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur urgent dilakukan, hal ini semata mata untuk mengurangi beban yang ditanggung Jakarta. Dari sisi ekologis Jakarta punya masalah yang tidak ringan. Lingkungan hidup di Jakarta kian hari kian kehilangan daya dukung akibat konsep dan arah pembangunan. Potensi kebencanaan Jakarta pun cukup tinggi mengingat posisinya di Pulau Jawa yang berada di sesar atau patahan tubuh bumi yang mengalami pergerakan.

 

Melihat hal tersebut, dalam rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, politisi yang akrab disapa Demer ini mengungkapkan agar dalam rencana pembangunan IKN seluruh sarana dan parsarana harus teringerasi dengan baik. Oleh sebab itu dalam rapat Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur, Komisi VI mengundang  PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT PLN Batubara, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular.

 

"Kami ingin memastikan bahwa ke depan semua terintegrasi dengan baik, kemudian juga kesiapan dari energinya, apakah Pertamina siap untuk ketersediaan gas, minyak bumi, dan juga kekuatan dari PLN dalam melayani masyarakat dan juga kantor-kantor vital di Ibu Kota Negara ini," papar Demer di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (15/4/2021).

 

Melihat yang sudah-sudah, pembangunan sarana beberapa kota di Indonesia selalu tumpang tindih. "Sering kali kita melihat semua kota di Indonesia ini, selalu tumpang tindih soal sarana prasaran ini, sebentar-sebentar gali PLN, sebantar-sebentar gali Telkom, pasang lagi untuk gas, pasang lagi untuk air minum dan sebagainya," urai Demer.

 

Jakarta, menurut Demer, sudah menanggung beban sebagai Ibu Kota Negara, pusat birokrasi, juga sebagai pusat perputaran ekonomi, pusat perdagangan, dan pusat-pusat yang lain. Jakarta yang notabene ialah kota tua, tak lagi punya langkah gesit untuk mengejar infrastruktur demi mengimbangi populasi yang berkembang amat cepat.

 

"Melihat juga beban kondisi Jakarta, daya tampung Jakata juga sudah berat. Kita tahu saat ini banjir, tanah turun, potensi air juga kurang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempunyai Ibu Kota Negara yang baru," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini, .

 

Menurutnya potensi dari Kalimantan Timur sangat bagus, berada di tengah-tengah, berada di daerah tidak rawan bencana. Dengan adanya Ibu Kota Negara di Kaltim diharapkan bisa mendukung pembangunan di Indonesia bagian timur. Terlebih lagi, dalam pembiayaan pembangunan IKN tidak akan menggunakan anggaran negara terlalu banyak.

 

"Saya sangat mendukung sekali karena saya rasa sebenarnya pemerintah tidak perlu keluar uang banyak untuk pembangunan Ibu Kota Negara ini. Karena dari lahan yang ada bisa dikomersialkan sehingga ada banyak pemasukan bagi pemerintah. Saya pikir kita tidak bicara budget yang banyak untuk IKN ini, tinggal kesiapan kita. BUMN bisa bekerjasa dengan swasta, banyak properti  yang ada di Kalimantan Timur ini bisa dikerjasamakan,” pungkas Demer. (eko/es)

BERITA TERKAIT
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...
Gde Sumarjaya: Pendanaan Koperasi Merah Putih Harus Sesuai Kaidah Usaha
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diminta tetap mengacu pada prinsip keuangan yang sehat. Anggota Komisi VI...
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...